Pemberlakuan PMK 85/PMK.03/2012 mengenai Wajib Pungut PPN oleh BUMN

Pada tanggal 7 Juni 2012 yang lalu, Kementrian Keuangan menerbitkan PMK No. 85/PMK.03/2012 mengenai Penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Berikut ini adalah summary perubahan yang terdapat dalam PMK tersebut:

Keterangan Peraturan Lama

KMK No. 563/KMK.03/2003

Peraturan Baru

PMK Nomor 85 /PMK.03/2012

Implikasi
Pemungutan PPN Pemungutan, Pelaporan dan Penyetoran dilakukan oleh Perusahaan Pemungutan, Pelaporan dan Penyetoran dilakukan oleh BUMN Penerimaan Invoice yang diterima dari BUMN akan dikurangi dengan PPN yang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh BUMN
Pembuatan Surat Setoran Pajak Digabung sebelum SPT Masa PPN dilaporkan di akhir bulan berikutnya Dibuat pada saat tagihan (invoice dikirimkan) Setiap invoice harus dibuatkan SSP
Kode Faktur Pajak 010 030 Kode Faktur pajak berubah
Pengecualian Tidak ada Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10 juta, termasuk jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah Ada kondisi tertentu pembuatan faktur pajak, pelaporan dan pembayaran tetap ada di KSEI
Penyetoran Pajak PPN disetor oleh Perusahaan paling lambat sebelum SPT Masa PPN dilapor pada akhir bulan berikutnya PPN disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak ybs. SSP harus dimonitor, dan diambil salinannya setelah dilaporkan oleh BUMN

-Bierkof-

IDX building 17 Juli 2012

This entry was posted in Finance and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>